Sara Duterte Serahkan Jaminan Rp101 Juta di Tengah Kasus Ancaman terhadap Marcos

Sara Duterte Bayar Jaminan 360.000 peso atau sekitar Rp101,35 juta ketika perkara dugaan ancaman terhadap Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memasuki proses hukum. Wakil Presiden Filipina tersebut memilih datang sendiri ke pengadilan di Manila pada Sabtu (5/9/2026).

Sara mengambil langkah itu setelah pengadilan menerbitkan surat perintah penangkapan sehari sebelumnya. Dengan mendatangi pengadilan secara sukarela, ia dapat menjalani prosedur perkara tanpa menunggu aparat membawanya ke hadapan hakim.

Persoalan ini tidak hanya menyangkut proses pidana. Kasus tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap perjalanan politik Sara karena dugaan ancaman terhadap Marcos turut menjadi bagian penting dalam proses pemakzulan yang ia hadapi di Senat Filipina.

Selain itu, Sara sudah mengumumkan pada Februari 2026 bahwa dirinya berencana mengikuti pemilihan presiden Filipina 2028. Karena itu, hasil proses politik yang sedang berlangsung dapat menentukan peluangnya untuk melanjutkan rencana tersebut.

Pernyataan Sara Memicu Perkara Hukum

Kasus ini berawal dari ucapan Sara Duterte dalam sebuah konferensi pers pada malam hari. Pernyataan tersebut kemudian menjadi dasar perkara mengenai dugaan “ancaman berat” yang masuk ke ranah hukum pada bulan berikutnya.

Dalam pernyataannya ketika itu, Sara mengaku telah mengatur keberadaan seorang pembunuh bayaran. Ia menyebut Presiden Ferdinand Marcos Jr., istri Marcos, serta sepupu presiden yang menjadi anggota kongres sebagai sasaran apabila seseorang membunuh dirinya lebih dahulu.

Kontroversi kemudian berkembang setelah pernyataan tersebut mendapat perhatian serius. Sara selanjutnya menjelaskan bahwa orang lain telah memahami komentarnya secara keliru.

Namun, persoalan itu tetap berlanjut melalui jalur hukum. Pengadilan kemudian menerbitkan surat perintah penangkapan pada Jumat (4/9/2026).

Sara Pilih Datang Sendiri ke Pengadilan

Alih-alih menunggu aparat melakukan penangkapan, Sara mendatangi pengadilan pada hari berikutnya. Pengacaranya, Lawrence Lim, menegaskan bahwa kliennya menunjukkan sikap kooperatif dengan mengambil langkah tersebut.

Menurut Lim, kedatangan sukarela Sara membuat aparat tidak perlu menangkap Wakil Presiden Filipina itu.

Sara selanjutnya menyerahkan jaminan tunai senilai 360.000 peso. Setelah menyelesaikan urusan di pengadilan, ia membawa dokumen yang mencatat pembayaran tersebut.

Petugas juga menjalankan prosedur administrasi terhadap Sara. Mereka mengambil sidik jarinya, tetapi tidak membuat foto tahanan atau mugshot.

Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan tim hukum Sara sehari sebelumnya. Para pengacara menegaskan bahwa klien mereka tidak berusaha melarikan diri ataupun menghindari proses hukum. Tim tersebut juga berencana memanfaatkan jalur hukum yang tersedia untuk menangani perkara.

Kekhawatiran Keamanan Mendorong Keputusan Sara

Selain memenuhi kewajiban dalam proses hukum, Sara memiliki pertimbangan keamanan ketika memutuskan membayar jaminan.

Tim pengacara menyarankan perempuan berusia 48 tahun tersebut agar memilih jaminan daripada berada dalam tahanan. Menurut penjelasan Sara, masyarakat sipil dapat lebih mudah mengawasi kondisinya ketika ia berada di luar tempat penahanan.

Sara menilai pengawasan tersebut penting untuk keselamatannya. Ia khawatir akan kehilangan akses terhadap pengawasan publik apabila harus berada dalam tahanan.

Sebelum masuk ke pengadilan, Sara bahkan menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan sesuatu terjadi terhadap dirinya selama menjalani penahanan. Ia juga mengaku mengalami pelecehan dari pihak kepolisian.

Sara mempertanyakan apakah dirinya bisa tetap memperoleh perlindungan apabila aparat memasukkannya ke penjara. Kekhawatiran itu menjadi salah satu alasan yang mendorongnya mengikuti saran tim hukum dan menyerahkan uang jaminan.

Pemakzulan Bisa Mengubah Rencana Politik 2028

Di luar perkara pidana tersebut, Sara Duterte menghadapi persoalan lain yang tidak kalah besar. Senat Filipina tengah menangani proses pemakzulan terhadap dirinya.

Dugaan ancaman terhadap Marcos memiliki posisi penting dalam proses tersebut. Hasil sidang nantinya dapat menentukan apakah Sara bisa mempertahankan jabatan sekaligus melanjutkan karier politiknya.

Jika Senat menyatakan Sara bersalah, ia menghadapi dua konsekuensi besar. Pertama, ia dapat kehilangan jabatan Wakil Presiden Filipina. Kedua, ia dapat kehilangan kesempatan untuk kembali memegang jabatan politik sepanjang hidupnya.

Konsekuensi itu secara langsung mengancam rencana politik Sara menuju 2028. Ia sebelumnya telah mengumumkan keinginannya untuk mengikuti pemilihan presiden Filipina pada Februari 2026.

Dengan demikian, perkara yang kini berjalan memiliki arti penting bagi masa depan politik putri mantan Presiden Rodrigo Duterte tersebut.

Istana Malacanang Tolak Tuduhan

Istana Kepresidenan Filipina merespons kekhawatiran Sara mengenai keselamatannya. Pihak Istana Malacanang menolak tuduhan tersebut dan menilai klaim Sara tidak mempunyai dasar.

Menurut pihak kepresidenan, polisi memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan seluruh warga Filipina. Pemerintah juga menegaskan bahwa mereka tidak akan memberi ruang bagi aparat untuk melakukan tindakan kekerasan.

Perbedaan pandangan antara Sara dan pihak Istana pun menambah perhatian terhadap perkara tersebut. Di satu sisi, Sara menyampaikan kekhawatiran terhadap keselamatannya apabila harus berada dalam tahanan. Di sisi lain, pemerintah memastikan kepolisian menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat.

Untuk sementara, Sara memilih menghadapi perkara dari luar tahanan setelah menyerahkan jaminan 360.000 peso. Sementara itu, proses hukum atas dugaan ancaman dan pemakzulan di Senat tetap menjadi dua persoalan yang dapat menentukan kelanjutan karier politiknya.