BRIN Proyeksikan Kawasan Kedap Air – Kawasan kedap air Semarang diproyeksikan terus meluas hingga 2039 seiring meningkatnya pembangunan permukiman, industri, dan infrastruktur. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan penambahannya mencapai sekitar 2.162,88 hektare dalam 15 tahun. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko banjir sekaligus memberikan tekanan lebih besar terhadap lingkungan perkotaan.
Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Budi Heru Santosa, menjelaskan proyeksi tersebut berasal dari pemodelan Cellular Automata-Markov Chain atau CA-Markov. Metode ini membantu peneliti memperkirakan perubahan penggunaan lahan berdasarkan pola perkembangan wilayah.
Berdasarkan hasil pemodelan, kawasan kedap air di Semarang tercatat seluas 17.729,10 hektare pada 2024. Luasnya diperkirakan meningkat menjadi 19.891,98 hektare pada 2039.
Dengan demikian, Semarang berpotensi mengalami penambahan kawasan kedap air sekitar 2.162,88 hektare dalam periode tersebut. Perubahan ini perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi kemampuan lingkungan dalam menyerap air.
Pertumbuhan Kawasan Terbangun Semarang Perlu Dikendalikan
BRIN memperkirakan sekitar 53 hingga 58 persen ekspansi kawasan terbangun akan masuk ke Urban Growth Boundary (UGB) atau batas pertumbuhan perkotaan.
Sementara itu, aturan tata ruang hanya memberikan ruang bagi kawasan perkotaan Semarang untuk berkembang hingga sekitar 55,99 persen dari total wilayah kota.
Budi menjelaskan bahwa beberapa area memiliki fungsi penting sebagai kawasan konservasi, badan air, maupun wilayah yang tidak seharusnya berubah menjadi kawasan terbangun. Karena itu, perencanaan pembangunan perlu memperhatikan kemampuan lingkungan.
BRIN kemudian menggabungkan perencanaan tata ruang dengan pemodelan spasial prediktif. Pendekatan tersebut dapat membantu pemerintah melihat kemungkinan ekspansi pembangunan pada masa mendatang.
Menurut Budi dalam webinar pada Jumat (7/8/2026), langkah tersebut juga berguna untuk mengevaluasi potensi pembangunan yang memasuki kawasan yang seharusnya mendapat perlindungan.
Kawasan Kedap Air Terus Bertambah Sejak 2009
Pertumbuhan kawasan kedap air sebenarnya sudah berlangsung selama lebih dari satu dekade. BRIN mencatat penambahan sekitar 1.049,31 hektare sepanjang 2009 hingga 2014.
Kemudian, pada periode 2014 sampai 2019, luas kawasan kedap air kembali bertambah sekitar 809,46 hektare.
Sejumlah faktor mendorong perubahan tersebut. Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, pembangunan kawasan industri, permukiman baru, serta jaringan jalan ikut meningkatkan kebutuhan lahan.
Harga tanah yang relatif terjangkau di sejumlah wilayah juga membuat pembangunan bergerak menuju daerah pinggiran. Dalam beberapa kasus, ekspansi bahkan mengarah ke kawasan yang memiliki risiko bencana atau berfungsi sebagai daerah resapan.
Pengawasan tata ruang yang belum optimal turut memberikan tantangan. Tanpa pengendalian yang kuat, pembangunan dapat mengurangi ruang terbuka yang memiliki fungsi penting bagi sistem hidrologi kota.
Foto udara kondisi jalur rel kereta api yang terendam banjir di kawasan Tambakrejo, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/10/2025).
Risiko Banjir Semarang Bisa Semakin Besar
Bertambahnya permukaan kedap air membuat tanah semakin sulit menyerap air hujan. Jalan beraspal, beton, bangunan, dan berbagai infrastruktur lainnya menyebabkan air lebih banyak mengalir di permukaan.
Akibatnya, volume limpasan permukaan atau runoff dapat meningkat ketika hujan deras terjadi. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar risiko banjir dan erosi.
Tidak hanya itu, dominasi permukaan beton dan aspal juga dapat meningkatkan suhu kawasan perkotaan. Fenomena ini di kenal sebagai urban heat island, yaitu kondisi ketika wilayah perkotaan memiliki suhu lebih tinggi di bandingkan kawasan di sekitarnya.
BRIN menyoroti beberapa wilayah di Kecamatan Genuk yang menghadapi tekanan pembangunan cukup tinggi. Wilayah tersebut antara lain Karangroto, Terboyo Kulon, dan Banjardowo.
Budi menyebut pertumbuhan penduduk di Kecamatan Genuk mencapai sekitar 2,64 persen. Harga tanah dan hunian yang lebih terjangkau di bandingkan pusat kota menjadi salah satu faktor pendorongnya. Pertumbuhan tersebut kemudian meningkatkan okupansi lahan.
Penurunan Muka Tanah Jadi Ancaman Lain
Selain perubahan penggunaan lahan, Semarang menghadapi persoalan penurunan muka tanah. Masalah ini terutama terjadi di kawasan timur kota.
Berdasarkan analisis citra satelit Sentinel-1 selama periode 2014 hingga 2020, BRIN menemukan penurunan permukaan tanah di Semarang bagian timur dapat mencapai 11 sentimeter per tahun.
Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan kawasan sekitar Simpang Lima. Di wilayah tersebut, penurunan muka tanah tercatat kurang dari satu sentimeter setiap tahun.
Penelitian BRIN menunjukkan eksploitasi air tanah secara berlebihan berkontribusi sekitar 80 persen terhadap penurunan muka tanah. Sementara itu, sekitar 6 persen berkaitan dengan beban infrastruktur dan proses alami pemadatan tanah aluvial.
Ketergantungan masyarakat dan sektor industri terhadap air tanah akhirnya menjadi tantangan besar. Pengambilan air tanah dalam jumlah tinggi dapat mempercepat penurunan permukaan daratan.
Banjir Rob dan Intrusi Air Laut Perlu Diwaspadai
Penurunan muka tanah membuat sebagian wilayah Semarang semakin rentan menghadapi banjir rob. Ketika daratan terus turun, air laut lebih mudah memasuki kawasan pesisir.
Selain rob, intrusi air laut juga dapat bergerak semakin jauh menuju daratan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas cadangan air tanah yang digunakan masyarakat.
Persoalan menjadi semakin kompleks ketika hujan deras terjadi di kawasan hulu. Alih fungsi lahan dapat meningkatkan aliran air menuju wilayah hilir. Pada saat bersamaan, kawasan pesisir juga menghadapi ancaman pasang air laut.
Pertemuan antara banjir dari daratan dan rob kemudian dapat menciptakan banjir komposit. Menurut Budi, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kehidupan masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi serta merusak infrastruktur.
Proyeksi BRIN menunjukkan bahwa pengendalian pembangunan menjadi bagian penting dalam menghadapi risiko lingkungan Semarang pada masa mendatang. Pemerintah perlu menjaga kawasan resapan, mengendalikan pemanfaatan air tanah, serta memastikan pembangunan mengikuti rencana tata ruang.
Dengan langkah tersebut, perkembangan kawasan perkotaan dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan. Pengelolaan tata ruang yang konsisten juga menjadi kunci untuk menekan ancaman banjir, penurunan muka tanah, dan kerusakan kawasan konservasi.
