Situasi Aceh Kembali Kondusif setelah kericuhan sempat mewarnai peringatan Hari Damai Aceh 2026 di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Pemerintah pusat menyatakan kondisi keamanan telah membaik setelah aparat dan pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah penanganan.
Kericuhan tersebut terjadi pada Sabtu (15/8/2026) pagi. Saat itu, masyarakat dari sejumlah elemen berkumpul di kompleks Masjid Raya Baiturrahman untuk memperingati Hari Damai Aceh.
Situasi mulai memanas ketika sebagian massa berusaha memasang bendera bintang bulan pada salah satu tiang di area masjid. Aparat TNI yang menjaga kawasan sekitar pagar masjid kemudian melarang upaya tersebut.
Ketegangan meningkat setelah aparat melepaskan beberapa tembakan peringatan ke udara. Suara tembakan membuat sejumlah warga yang berada di halaman masjid langsung tiarap. Setelah itu, ketegangan berkembang menjadi bentrokan antara sebagian warga dan aparat.
Meski sempat terjadi kericuhan, pemerintah memastikan kondisi keamanan di Aceh telah kembali terkendali.
Kapolri Pastikan Kondisi Aceh Terkendali
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan perkembangan terbaru mengenai situasi Aceh pada Senin (17/8/2026). Menurutnya, jajaran keamanan telah menangani kondisi yang sebelumnya sempat memanas.
Listyo menyampaikan pernyataan tersebut sebelum mengikuti upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa seluruh jajaran telah mengambil langkah untuk merespons berbagai kegiatan yang muncul di sejumlah wilayah. Namun, Kapolri tidak menjelaskan secara terperinci bentuk tindakan yang aparat lakukan setelah insiden di Banda Aceh.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan keamanan setelah peringatan Hari Damai Aceh.
TNI Tidak Tambah Personel Pengamanan
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak juga memberikan penjelasan mengenai kondisi di Aceh. Ia mengatakan TNI tidak menambah personel pengamanan setelah insiden tersebut.
Menurut Maruli, aparat yang bertugas masih mampu menangani situasi. Ia juga menegaskan bahwa setiap pihak tetap memiliki tanggung jawab untuk menaati ketentuan hukum.
Selain itu, TNI tetap mendukung Polri dalam menjaga keamanan dan menjalankan penegakan hukum. Maruli menyampaikan bahwa dukungan tersebut menjadi bagian dari koordinasi antarlembaga dalam mempertahankan stabilitas wilayah.
Dengan demikian, aparat memilih mengoptimalkan pengamanan yang sudah berjalan tanpa menambah kekuatan baru.
Massa yang menghadiri zikir dan doa bersama peringatan hari perdamaian Aceh terlibat kericuhan di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (15/8/2026). TNI dan Polri mengerahkan puluhan personel untuk membubarkan massa yang anarkis usai menghadiri peringatan 21 tahun perjanjian perdamaian Aceh di depan Masjid raya Baiturrahman.
Yusril Ajak Semua Pihak Menjaga Kedamaian
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra turut meminta seluruh pihak menjaga ketenangan setelah insiden di Banda Aceh.
Yusril berharap masyarakat dan seluruh unsur terkait mempertahankan suasana damai serta tidak memperbesar ketegangan. Menurutnya, ketenteraman menjadi hal penting untuk menjaga kondisi Aceh tetap stabil.
Pemerintah, kata Yusril, menghormati seluruh elemen masyarakat Aceh yang memiliki komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain menjaga keamanan, pemerintah juga berkomitmen bekerja bersama masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih membutuhkan perbaikan. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Aceh.
Pemerintah Pusat Bangun Komunikasi dengan Pejabat Aceh
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan dirinya telah bertemu Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem setelah rangkaian peringatan Hari Damai Aceh.
Supratman juga berkomunikasi dengan Wakil Gubernur Aceh serta jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pertemuan tersebut turut membahas Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menangani berbagai persoalan yang muncul di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Aceh. Karena itu, komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berjalan.
Pendekatan tersebut menjadi salah satu cara pemerintah menjaga stabilitas sekaligus membuka ruang pembahasan mengenai persoalan yang berkembang di daerah.
Kemendagri Sebut Situasi Aceh Membaik
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga memantau perkembangan setelah kericuhan. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, jajaran DPRA, serta pemerintah kota.
Berdasarkan komunikasi tersebut, Bima menyebut kondisi Aceh telah berangsur membaik. Situasi yang sebelumnya sempat memanas kini semakin landai.
Bima juga mengajak masyarakat bersama-sama mempertahankan kondisi tersebut. Terlebih, insiden terjadi menjelang momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus.
Pemerintah berharap seluruh unsur masyarakat mengutamakan ketenteraman dan menyelesaikan persoalan melalui komunikasi. Langkah tersebut penting agar situasi Aceh kembali kondusif secara berkelanjutan setelah kericuhan pada peringatan Hari Damai Aceh 2026.
