Badan Gizi Nasional (BGN) – Menegaskan bahwa alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu anggaran kementerian lain. Isu yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa program ini berpotensi mengurangi pagu anggaran sektor kesehatan dan pendidikan. Namun, BGN langsung memberikan klarifikasi sekaligus penjelasan rinci mengenai struktur penganggaran yang digunakan pemerintah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pemerintah menyusun anggaran MBG berdasarkan fungsi yang jelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintah tetap menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengurangi alokasi kementerian terkait. Selain itu, pemerintah justru meningkatkan anggaran di sejumlah sektor prioritas pada 2026.
Alokasi Fungsi Kesehatan Tetap Meningkat
BGN mengalokasikan dana sebesar Rp24 triliun dalam fungsi kesehatan untuk mendukung program MBG, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Namun, alokasi ini tidak memotong anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebaliknya, pemerintah tetap menaikkan anggaran Kemenkes dibandingkan tahun sebelumnya.
Dadan menjelaskan bahwa pemerintah menempatkan anggaran MBG dalam kategori fungsi kesehatan karena program ini berfokus pada peningkatan gizi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah memperkuat intervensi pencegahan stunting, memperbaiki kualitas kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan ketahanan gizi nasional.
Selain itu, pemerintah melihat program MBG sebagai investasi jangka panjang. Ketika pemerintah meningkatkan kualitas gizi sejak usia dini, maka pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh sebab itu, keberadaan anggaran MBG justru melengkapi program kesehatan nasional, bukan menggesernya.
Kepala BGN Dadan Hindayana dalam konferensi pers tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/2/2026).
Sektor Pendidikan Tetap Mendapat Prioritas
Selain sektor kesehatan, BGN juga memastikan bahwa anggaran MBG untuk anak sekolah, termasuk santri dan siswa sekolah keagamaan, masuk dalam rincian output fungsi pendidikan. Pemerintah mengalokasikan total Rp223 triliun untuk sektor pendidikan pada 2026. Namun, angka tersebut tidak mengurangi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Sebaliknya, pemerintah tetap meningkatkan anggaran kedua kementerian tersebut dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kenaikan ini, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun kualitas pendidikan nasional sekaligus menjalankan MBG secara paralel.
Lebih lanjut, pemerintah memandang MBG sebagai program pendukung proses belajar. Asupan gizi yang seimbang membantu siswa meningkatkan konsentrasi, menjaga stamina, serta mendukung perkembangan kognitif. Oleh karena itu, program ini tidak berdiri sendiri, melainkan memperkuat agenda pendidikan nasional secara menyeluruh.
Transfer ke Daerah dan Tunjangan Guru Naik
Di sisi lain, BGN juga menanggapi kekhawatiran mengenai transfer anggaran dari pusat ke daerah, khususnya terkait tunjangan guru. Dadan menegaskan bahwa pemerintah tetap menaikkan transfer tersebut. Bahkan, pemerintah meningkatkan anggaran tunjangan guru hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan ini membuktikan bahwa pemerintah tetap menjaga kesejahteraan tenaga pendidik. Selain itu, pemerintah juga memastikan stabilitas fiskal daerah tetap terjaga. Dengan demikian, pelaksanaan MBG tidak mengganggu distribusi dana ke daerah maupun hak tenaga pendidik.
Transparansi dan Efisiensi Jadi Kunci
BGN menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Pemerintah merancang MBG dengan pendekatan terstruktur, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah terus melakukan evaluasi agar pelaksanaan program berjalan efektif dan efisien.
Dengan strategi ini, pemerintah tidak hanya mengelola anggaran secara akuntabel, tetapi juga memastikan setiap rupiah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kekhawatiran mengenai gangguan anggaran kementerian lain tidak memiliki dasar yang kuat.
Kesimpulan
Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan Rp24 triliun dalam fungsi kesehatan serta mendukung sektor pendidikan tanpa mengurangi anggaran kementerian terkait. Bahkan, anggaran Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, serta transfer tunjangan guru ke daerah tetap mengalami peningkatan.
Melalui pendekatan terintegrasi dan transparan, BGN memastikan MBG berjalan selaras dengan kebijakan nasional lainnya. Pemerintah ingin menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif tanpa mengorbankan stabilitas anggaran sektor lain. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi program bantuan gizi, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.
