Gubernur Aceh – Muzakir Manaf atau Mualem, memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga tujuh hari ke depan, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026. Keputusan ini muncul setelah Mualem memantau kondisi di sejumlah daerah terdampak yang masih membutuhkan bantuan dan pemulihan. Ia mengumumkan perpanjangan tersebut dalam rapat virtual pada Kamis malam, 22 Januari 2026, yang diikuti pejabat daerah serta pihak terkait.
Perpanjangan Tanggap Darurat dan Tujuan Utamanya
Mualem menjelaskan bahwa perpanjangan ini penting untuk mempercepat pemulihan Aceh. Selain memastikan distribusi bantuan logistik berjalan lancar, pemerintah juga menargetkan pemulihan akses transportasi, layanan kesehatan, dan pembersihan lingkungan. Dua kabupaten, Aceh Tamiang dan Aceh Tengah, menyesuaikan masa tanggap darurat mereka untuk menindaklanjuti kebutuhan warga setempat.
Lebih lanjut, Mualem menekankan bahwa langkah ini memerlukan kerja sama seluruh pihak. Koordinasi antarinstansi, relawan, dan masyarakat menjadi kunci agar proses penyaluran bantuan bisa tepat sasaran. Ia menambahkan bahwa percepatan ini tidak hanya menyangkut bantuan darurat, tetapi juga memastikan warga bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan aman meski kondisi lingkungan terdampak bencana belum sepenuhnya pulih.
Foto: ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso
Fokus Perhatian di Kecamatan Sawang, Aceh Utara
Mualem menyoroti Kecamatan Sawang, Aceh Utara, sebagai daerah yang paling membutuhkan perhatian khusus. Sungai yang membatasi mobilitas warga membuat akses transportasi warga sangat terbatas, terutama saat debit air meningkat. Saat ini, masyarakat menyeberangi sungai secara manual, yang berisiko tinggi jika arus deras.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah menargetkan pembangunan delapan jembatan darurat di Sawang. Dengan jembatan sementara tersebut, distribusi logistik, akses ke layanan kesehatan, dan mobilitas masyarakat akan lebih aman. Mualem menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti pembangunan jembatan ini dengan cepat agar warga dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa hambatan.
Sinergi Stakeholder dalam Pemulihan Aceh
Selain perhatian langsung ke Sawang, Mualem mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja sama mempercepat pemulihan di seluruh Aceh. Pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat diminta berkoordinasi agar setiap langkah mitigasi berjalan efektif.
Lebih lanjut, Mualem menekankan bahwa tanggap darurat tidak hanya tentang penyaluran bantuan sementara. Pemerintah juga perlu mempersiapkan solusi jangka pendek yang dapat menjaga mobilitas warga, seperti distribusi air bersih, pangan, dan layanan kesehatan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
Selain itu, Mualem mendorong pemerintah kabupaten untuk terus memantau kondisi sungai, jembatan, dan area rawan longsor. Pemantauan berkala ini akan membantu mencegah gangguan yang lebih serius pada mobilitas warga.
Pentingnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi
Pengalaman Aceh kali ini kembali mengingatkan masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Setiap kabupaten perlu menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai serta rencana tanggap darurat yang jelas.
Selain itu, pemerintah daerah harus meningkatkan koordinasi dengan lembaga penanggulangan bencana nasional. Dengan begitu, respons terhadap setiap situasi darurat bisa lebih cepat dan terstruktur. Pemerintah juga bisa menyiapkan strategi pemulihan jangka panjang agar warga kembali beraktivitas normal dalam waktu lebih singkat.
Kesimpulan
Perpanjangan status tanggap darurat bencana hingga 29 Januari 2026 menegaskan bahwa Aceh masih membutuhkan perhatian serius. Pemerintah fokus pada perbaikan akses transportasi, pembangunan jembatan darurat, di stribusi bantuan logistik, dan layanan kesehatan. Keberhasilan pemulihan bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat setempat.
Selain itu, perpanjangan tanggap darurat mengingatkan bahwa bencana hidrometeorologi bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Dengan kesiapsiagaan, pemantauan, dan langkah cepat, risiko kerugian dan gangguan bisa di minimalkan. Mualem menegaskan bahwa pemerintah Aceh berkomitmen untuk memastikan semua warga bisa beraktivitas dengan aman dan pemulihan Aceh berjalan optimal.
