Isu Keanggotaan – Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono di Partai Gerindra kembali menarik perhatian publik. Perhatian tersebut muncul seiring dengan pencalonan Thomas sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Posisi strategis tersebut menuntut independensi penuh, sehingga regulasi melarang pejabat bank sentral memiliki afiliasi partai politik. Oleh karena itu, klarifikasi resmi dari pimpinan Partai Gerindra menjadi hal yang sangat penting.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, memberikan penjelasan secara langsung terkait status Thomas. Dalam pernyataannya, Prasetyo menegaskan bahwa Thomas sudah memenuhi seluruh persyaratan pencalonan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Selain itu, Thomas juga telah mengambil langkah tegas dengan melepas seluruh keterkaitannya dengan partai politik.
Pengunduran Diri Thomas Djiwandono dari Keanggotaan Partai
Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Thomas tidak lagi tercatat sebagai anggota Partai Gerindra. Ia menjelaskan bahwa Thomas telah mengundurkan diri sebelum proses pencalonan berjalan lebih jauh. Langkah ini menunjukkan komitmen Thomas terhadap prinsip profesionalisme dan independensi lembaga keuangan negara.
Prasetyo menyampaikan pernyataan tersebut di Kompleks Istana Negara pada Selasa, 20 Januari 2026. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut telah melalui pertimbangan matang. Dengan demikian, Thomas tidak lagi memegang jabatan bendahara umum Partai Gerindra. Keputusan tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Selain itu, Prasetyo juga mengajak publik untuk melihat proses pencalonan ini secara objektif. Menurutnya, fokus utama pemerintah terletak pada kompetensi dan rekam jejak kandidat, bukan pada latar belakang politik masa lalu.
Foto: Wakil Menteri Keuangan Indonesia Thomas Djiwandono dalam memberi pemaparan APBN Kita di Kantor kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, (22/9/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Alasan Presiden Mengusulkan Thomas sebagai Calon Deputi Gubernur BI
Lebih lanjut, Prasetyo Hadi juga menyinggung alasan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Thomas sebagai salah satu calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ia menyatakan bahwa presiden memiliki pertimbangan tertentu dalam menentukan pilihan. Meskipun demikian, Prasetyo tidak memaparkan detail pertimbangan tersebut kepada publik.
Namun demikian, Prasetyo menegaskan bahwa presiden telah menilai berbagai aspek sebelum menentukan nama calon. Presiden juga membandingkan beberapa kandidat lain yang memiliki kapasitas dan pengalaman mumpuni. Oleh sebab itu, pencalonan Thomas bukanlah keputusan yang muncul secara tiba-tiba.
Transparansi proses ini menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan penjelasan tersebut, Prasetyo berharap masyarakat memahami bahwa pemerintah menjalankan mekanisme sesuai aturan yang berlaku.
Daftar Nama Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI. Selain Thomas Djiwandono, presiden juga mengusulkan Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro. Ketiga tokoh tersebut memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi dan kebijakan moneter.
Pengajuan nama-nama tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Juda Agung menyatakan pengunduran diri dari posisi Deputi Gubernur BI. Proses ini menunjukkan kesinambungan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Setiap kandidat akan melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Proses tersebut akan menilai integritas, kompetensi, serta visi kebijakan masing-masing calon. Dengan cara ini, pemerintah berharap Bank Indonesia tetap berjalan secara independen dan profesional.
Isu Pertukaran Jabatan antara Thomas dan Juda Agung
Selain membahas pencalonan, Prasetyo Hadi juga menanggapi isu yang beredar terkait kemungkinan pertukaran jabatan antara Thomas Djiwandono dan Juda Agung. Isu tersebut menyebutkan bahwa Juda Agung berpotensi mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan apabila Thomas lolos uji kelayakan di DPR RI.
Menanggapi kabar tersebut, Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah masih memproses berbagai opsi. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan akan berlandaskan kebutuhan negara dan kepentingan publik. Dengan demikian, pemerintah tidak akan bertindak secara tergesa-gesa.
Isu ini menunjukkan dinamika politik dan birokrasi yang terus berkembang. Namun, Prasetyo mengajak semua pihak untuk menunggu keputusan resmi dari presiden. Ia juga menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif selama proses berlangsung.
Fokus pada Profesionalisme dan Kepentingan Negara
Secara keseluruhan, klarifikasi dari Prasetyo Hadi memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai status Thomas Djiwandono. Pengunduran diri Thomas dari Partai Gerindra menegaskan komitmennya terhadap aturan dan etika jabatan publik. Selain itu, proses pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia berjalan sesuai mekanisme konstitusional.
Ke depan, pemerintah akan terus mengedepankan profesionalisme dan kepentingan negara dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan pendekatan tersebut, stabilitas ekonomi nasional dapat tetap terjaga. Pada akhirnya, publik memegang peran penting untuk mengawal proses ini secara kritis dan objektif.
